Aksi protes ribuan kepala desa (Kades) yang mengepung kantor lembaga keuangan negara di Jakarta memuncak dan memicu respons tegas dari Presiden Prabowo Subianto, yang menginstruksikan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana desa di seluruh Indonesia.Jakrta kamis 18/12/2025
Aksi demo dipicu polemik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang dinilai para Kades menghambat pencairan dana desa. Mereka menuding Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sengaja menjegal pembangunan desa melalui verifikasi administrasi berlapis yang dianggap menahan aliran anggaran.
Dalam konferensi pers mendadak di Istana Merdeka, Presiden Prabowo menyatakan, “Saya mendengar aspirasi para Kades, tapi saya juga mendengar jeritan rakyat soal kebocoran anggaran. Instruksi saya jelas: audit total. Bersihkan dulu pipanya, baru airnya kita alirkan.”
Presiden memerintahkan pembentukan tim gabungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk menyisir tata kelola dana desa tahun anggaran 2024-2025.
Langkah ini langsung direspons pemerintah pusat dengan membentuk tim audit gabungan guna memastikan anggaran yang dikucurkan benar benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa.
