MutiaraindoTv.My.Id — Sintang | KALBAR, 13 Februari 2926.
Pernyataan Kepala Depot Pertamina Sintang, Rizky Firmansyah, dalam forum TPID Kabupaten Sintang di pemberitaan Media sebelumnya, pada 13 Februari 2026 yang menyebut rendahnya curah hujan dan pendangkalan Sungai Kapuas sebagai penyebab utama kelangkaan BBM di lima Kabupaten Wilayah timur Kalimantan Barat, terus menuai gelombang kritik.
Sebagai Subholding Commercial & Trading dari PT Pertamina (Persero), yakni PT Pertamina Patra Niaga, Perusahaan Pelat Merah ini dinilai seharusnya memiliki sistem Mitigasi Distribusi yang matang dan terukur. Ketergantungan penuh pada jalur Sungai Kapuas dengan kedalaman minimal 4 meter untuk operasional tugboat dianggap sebagai resiko lama yang berulang setiap musim kering.
Data prakiraan cuaca dan potensi Anomali Iklim yang rutin dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) seharusnya menjadi dasar perencanaan distribusi jauh hari sebelum Debit sungai menyusut. Namun yang terjadi justru sebaliknya: kapal tertahan, stok menipis, dan Masyarakat di lima Kabupaten terdampak harus menghadapi antrean panjang.
Sanggahan keras datang dari Ketua Bidang Advokasi DPW PROJAMIN Kalimantan Barat, Tedi Z. Liu. Ia menilai alasan “Faktor Alam” yang disampaikan Pertamina tidak bisa lagi diterima secara logis maupun manajerial.
“Musim kemarau dan pendangkalan sungai itu bukan peristiwa dadakan. Itu Siklus tahunan. Kalau distribusi BBM lumpuh hanya karena air surut, berarti ada yang salah dalam perencanaan,” tegas Tedi.
Menurutnya, krisis ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan cerminan kegagalan membangun Sistem Distribusi yang resilien. Ia mempertanyakan mengapa fasilitas Buffer Stock BBM di wilayah hulu tidak diperkuat sejak akhir tahun sebelumnya, ketika potensi penurunan curah hujan sudah dapat diprediksi.
“Pertamina jangan berlindung di balik Cuaca. Perusahaan Energi Nasional seharusnya bekerja dengan perencanaan berbasis risiko, bukan berbasis harapan hujan turun,” sindirnya tajam.
Tedi juga mengkritik Solusi darurat berupa Optimalisasi mobil tangki dari Pontianak yang menurutnya hanya tambal sulam. Jarak tempuh ratusan kilometer bukan hanya memperlambat suplai, tetapi juga meningkatkan biaya distribusi dan resiko keselamatan.
“Kalau setiap kali Sungai dangkal solusinya mobil tangki dari jauh, berarti Desain Logistiknya memang rapuh sejak awal. Ini bukan Mitigasi, ini reaksi panik,” tambahnya.
Tedi turut menyoroti imbauan agar Masyarakat tidak melakukan Panic Buying. Ia menilai kepanikan muncul karena ketidakpastian Pasokan, bukan karena Spekulasi Publik.
“Kalau stok aman dan Sistem kuat, Masyarakat tidak akan panik. Jangan seolah-olah Publik yang salah. Yang harus ditata itu Sistem Distribusinya,” ujarnya.
Ia mendesak agar PT Pertamina Patra Niaga melakukan Audit menyeluruh terhadap pola Distribusi di Wilayah perhuluan Kalbar, termasuk Evaluasi ketergantungan pada satu moda Transportasi. Diversifikasi jalur, Pembangunan Depot Penyangga Regional, hingga perencanaan stok strategis disebut sebagai langkah konkret yang tidak bisa lagi ditunda.
Alarm Keras untuk Manajemen Distribusi Energi, karena Krisis BBM di lima Kabupaten Wilayah timur dan Wilayah lainnya di Kalimantan Barat dinilai menjadi tamparan keras bagi Manajemen Distribusi Energi Nasional. Ketika distribusi terganggu hanya karena Debit Sungai turun, Publik berhak mempertanyakan kesiapan sistem.
“Energi adalah kebutuhan Vital. Kalau distribusinya goyah setiap musim kering, ini bukan lagi persoalan teknis. Ini persoalan tanggung jawab,” pungkas Tedi.
Kelangkaan BBM kali ini menjadi pengingat bahwa alasan klasik tak lagi cukup. Publik menuntut ketegasan, ketangguhan Sistem, dan solusi nyata bukan sekadar penjelasan Normatif yang berulang setiap tahun.
Jika ada Pihak yang merasa dirugikan oleh Pemberitaan ini dan ingin memberikan klarifikasi atau hak jawab, Media dengan senang hati akan merespon dan menindaklanjuti.
***** // TIMRED [*]
