Mutiaraindotv.com – Lebak Banten | Selasa, 17/3/2026 – Polemik dugaan hoaks jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak kian memanas. Sosok yang dikenal dengan sebutan King Naga akhirnya angkat bicara dengan pernyataan tegas dan bernada kritis, sekaligus menyatakan kesiapan menurunkan tim penasehat hukum untuk mengawal persoalan tersebut hingga tuntas.
Langkah ini disebut sebagai bentuk kepedulian terhadap marwah birokrasi serta upaya mendorong tegaknya supremasi hukum di tengah derasnya isu yang beredar di publik.
“Jika Bupati Lebak tidak berani mengambil langkah hukum terhadap pihak yang diduga menyebarkan hoaks, maka kami siap turun tangan. Tim penasehat hukum akan kami siapkan untuk mengawal kasus ini sampai jelas dan terang,” tegas King Naga.
Ia menilai, isu jual beli jabatan bukan hanya sekadar kabar biasa, melainkan persoalan serius yang menyangkut integritas pemerintahan. Oleh karena itu, menurutnya, tidak boleh ada ruang bagi spekulasi liar yang berpotensi menyesatkan opini publik.
“Kalau memang benar terjadi, harus diusut tuntas tanpa pandang bulu. Tapi jika ini hoaks, maka penyebarnya juga wajib diproses hukum. Negara tidak boleh kalah oleh informasi liar,” ujarnya tajam.
King Naga juga menyoroti sikap pemerintah daerah yang dinilai belum menunjukkan ketegasan dalam merespons isu tersebut. Ia mengingatkan bahwa sikap diam justru berpotensi memperkeruh keadaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat.
“Pemimpin diuji saat situasi genting seperti ini. Jangan ragu. Jika benar, bersihkan. Jika tidak, tindak penyebar hoaks. Jangan dibiarkan menggantung tanpa kepastian,” ucapnya dengan nada keras.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dorongan ini murni demi transparansi dan kepastian hukum, tanpa kepentingan lain. Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk bertindak profesional dan independen dalam menindaklanjuti polemik tersebut.
Hingga kini, isu dugaan jual beli jabatan masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Lebak. Namun, belum ada pernyataan resmi yang mampu memberikan kejelasan utuh dan menenangkan situasi.
Publik pun kini menanti langkah konkret. Apakah pemerintah daerah akan mengambil sikap tegas, atau justru membiarkan isu ini terus bergulir tanpa kepastian.
Pungkasnya, King Naga mengingatkan bahwa hukum tidak boleh hanya menjadi simbol semata.
“Jangan sampai hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Ini saatnya dibuktikan—hukum harus berdiri tegak, adil, dan transparan,” tutupnya.
(Red)
