Mutiaraindotv.My.id.Lampung – Di duga beberapa siswa SMK satu nusa 3 belum Terima ijazah /ijazah di tahan sementara menurut Aturan Sekolah tidak dibenarkan dan dilarang menahan ijazah siswa dengan alasan tunggakan biaya atau administrasi. Berdasarkan aturan Ombudsman Republik Indonesia dan kebijakan Kementerian, tindakan tersebut merupakan bentuk maladministrasi serta pelanggaran hak anak.Landasan Hukum LaranganAturan Kemendikbudristek: Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek dan Keputusan BSKAP menyatakan satuan pendidikan dilarang menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik sah dengan alasan apa pun.Surat Edaran Mendikbud: Penegasan bahwa ijazah adalah hak peserta didik dan tidak boleh dijadikan alat tekanan atau tagihan biaya sekolah.Sanksi dan Tindakan Tegas bagi SekolahTeguran Administratif: Dinas Pendidikan setempat berhak memberikan sanksi administratif hingga evaluasi operasional kepada kepala sekolah atau institusi yang melanggar.Panggilan dan Paksaan Distribusi: Pemerintah daerah dan instansi terkait secara berkala melakukan instruksi penarikan atau pemanggilan agar pihak sekolah segera membagikan ijazah yang tertahan.Cara Mengatasi Ijazah Ditahan Musyawarah Kekeluargaan: Selesaikan tunggakan lewat jalur dialog atau permohonan keringanan/pembebasan biaya bagi keluarga kurang mampu.Pengaduan Resmi: Melaporkan tindakan penahanan ke Dinas Pendidikan setempat atau ke Ombudsman Republik Indonesia agar dokumen dapat segera diproses dan diambil.
Sementara, keluarga beberapa siswa berharap ijazah di berikan, terkait tunggakan pembayaran orang tua siswa siap mencicil
Pihak sekolah dilarang menahan ijazah siswa dengan alasan apa pun, termasuk karena tunggakan biaya administrasi atau uang komite. Tindakan ini dikategorikan sebagai maladministrasi, pelanggaran hak asasi anak, dan dapat berujung pada sanksi administratif hingga pelaporan hukum.Landasan Hukum LaranganPeraturan Sekjen Kemendikbudristek No. 1 Tahun 2022: Menegaskan satuan pendidikan dan dinas pendidikan tidak boleh menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik sah dengan alasan apa pun.UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas: Mengatur hak peserta didik untuk mendapatkan pengakuan atas prestasi belajar.UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Menjamin hak anak atas pendidikan dan pengajaran sebagai bagian dari hak asasi manusia.Bentuk Sanksi dan Tindakan TegasSanksi Administratif: Diberikan oleh Dinas Pendidikan atau Kementerian kepada kepala sekolah atau institusi yang melanggar, berupa teguran tertulis hingga pencabutan izin atau jabatan.Maladministrasi: Dilaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia untuk diproses secara kelembagaan publik.Tuntutan Pidana / Perdata: Dapat diproses jika penahanan ijazah merugikan masa depan atau hak konstitusional anak secara melawan hukum.
Pihak dinas pendidikan Provinsi saat di konfirmasi via
Mengatakan hari senin akan di kroscek
Tulis THOMAS via cat WhatsApp
Sementara hingga berita ini terbit pihak sekolah belum bisa di temui.
(TIM)
(Bersambung)
