Mulai dari keamanan siber dan kecerdasan buatan hingga investasi startup dan kerja sama regional dalam perlindungan pengguna internet, hari kedua Bali Tech Week menyoroti berbagai kemampuan yang perlu diperkuat Indonesia agar ambisi digital dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
Oleh Sachin V Gopalan, Founder & CEO Indonesia Economic Forum
BALI, 20 Oktober 2026 — Jika hari pertama Bali Tech Week menyoroti fondasi infrastruktur digital Indonesia, hari kedua membahas bagaimana memastikan ekonomi digital tetap aman, kompetitif, dan mampu menciptakan nilai jangka panjang.
Agenda utama hari kedua mencakup AI, Cybersecurity and Innovation Exchange (AICX), HUB.ID Global Summit, serta pertemuan Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid dengan Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil mengenai perlindungan anak di ruang digital.
AI dan Keamanan Siber: Dua Sisi dari Transformasi Digital
AI, Cyber & Quantum Experience (AICX) 2026, yang diselenggarakan ITSEC Asia bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, menjadi salah satu forum utama di Bali Beach Convention Center. Mengusung tema “AI, Cyber & Quantum: Indonesia’s Next Chapter”, acara ini menghadirkan lebih dari 600 peserta dan 25 pembicara dari pemerintah, industri, regulator, dan akademisi.
Ketika bisnis semakin bergantung pada AI, komputasi awan, dan sistem yang saling terhubung, keamanan siber bukan lagi sekadar biaya teknologi informasi, melainkan bagian penting dari daya saing ekonomi. AI dapat meningkatkan efisiensi dan mendukung pengambilan keputusan, tetapi juga membawa risiko jika tidak disertai pengelolaan data, pengaturan akses, pengamanan sistem, dan pengawasan yang memadai.
Presiden Direktur ITSEC Asia, Patrick Dannacher, menekankan bahwa keputusan mengenai AI dan keamanan siber berpengaruh terhadap keberlangsungan bisnis, daya saing, dan kepentingan nasional. Karena itu, pimpinan perusahaan perlu menjadikan pengelolaan risiko sebagai bagian dari strategi, bukan hanya menyerahkannya kepada tim teknologi informasi.
Perusahaan perlu mempertimbangkan keamanan, akuntabilitas, dan ketahanan sejak awal, terutama saat AI digunakan untuk mengolah data pelanggan, mendukung transaksi keuangan, atau menjalankan fungsi penting bisnis.
Tantangan Pemerintah: Membangun Ekosistem AI yang Tepercaya
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyoroti pentingnya memperkuat kemampuan dalam negeri melalui pengembangan tenaga ahli AI, profesional keamanan siber, ilmuwan data, dan tenaga pendidik. Mengadopsi teknologi mungkin relatif mudah, tetapi membangun keahlian untuk mengoperasikan, menyesuaikan, mengamankan, dan mengawasinya membutuhkan proses panjang.
Tanpa sumber daya manusia yang memadai, perusahaan Indonesia berisiko terus bergantung pada sistem dan tenaga ahli dari luar negeri sehingga manfaat ekonomi bagi industri dan pekerja lokal menjadi terbatas.
Edwin juga menekankan kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil. Tata kelola AI mencakup perlindungan data, pertanggungjawaban atas keputusan otomatis, kesiapan tenaga kerja, standar keamanan siber, serta kepercayaan masyarakat. Pemerintah perlu menyeimbangkan regulasi dan inovasi: aturan yang jelas memberi kepastian dan perlindungan, sementara kebijakan yang terlalu kaku dapat menghambat investasi dan pengembangan kemampuan nasional.
Ketahanan Siber sebagai Tanggung Jawab Nasional
Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, menegaskan bahwa pengembangan AI dan transformasi digital harus disertai penerapan keamanan siber sejak tahap awal.
Sistem digital kini menopang sektor perbankan, telekomunikasi, logistik, manufaktur, kesehatan, dan layanan pemerintah. Serangan siber dapat mengganggu kegiatan usaha, melumpuhkan layanan penting, membocorkan informasi sensitif, serta mengikis kepercayaan publik.
AICX juga membahas potensi dampak komputasi kuantum terhadap metode enkripsi yang digunakan saat ini. Meski teknologi tersebut masih berkembang, organisasi yang mengelola informasi sensitif untuk jangka panjang perlu mempertimbangkan implikasinya terhadap keamanan sistem.
Bagi Indonesia, prioritasnya adalah membangun keahlian nasional untuk memahami risiko, menentukan investasi secara tepat, dan menjaga infrastruktur digital penting tetap tangguh. Hal ini membutuhkan kerja sama regulator, lembaga keamanan siber, penyedia teknologi, perguruan tinggi, dan perusahaan penyedia layanan penting.
HUB.ID: Menghubungkan Inovasi dengan Peluang Bisnis
Jika AICX membahas prasyarat adopsi teknologi yang aman, HUB.ID Global Summit menyoroti cara menghubungkan startup dengan modal, pelanggan, dan mitra strategis. Program dua hari ini dimulai pada 20 Oktober, mempertemukan startup, perusahaan modal ventura, dan korporasi melalui penjajakan kemitraan bisnis. Menurut Komdigi, lebih dari 900 pertemuan bisnis resmi telah dijadwalkan selama Bali Tech Week.
Jumlah pertemuan yang dijadwalkan menjadi awal yang menjanjikan, tetapi keberhasilan HUB.ID pada akhirnya perlu diukur melalui kemitraan, investasi, dan kontrak bisnis yang benar-benar terwujud. Tantangan Indonesia berikutnya adalah membantu startup membangun bisnis berkelanjutan dan menjangkau pasar di luar negeri.
Indonesia dan Malaysia Perkuat Perlindungan Anak di Ruang Digital
Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil menyampaikan pidato utama dan bertemu dengan Meutya Hafid untuk membahas keamanan digital serta peluang kerja sama. Perlindungan anak menjadi salah satu agenda utama seiring meningkatnya risiko eksploitasi daring, konten berbahaya, dan paparan terhadap platform yang belum tentu sesuai usia.
Malaysia telah mengambil langkah melalui Online Safety Act dan ketentuan perlindungan anak, termasuk persyaratan pembatasan serta verifikasi usia akun media sosial. Indonesia juga mengembangkan kerangka regulasi melalui PP TUNAS untuk memperkuat tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi anak.
Kedua negara sepakat memperkuat kerja sama antarlembaga pada tahap implementasi dan menjajaki diskusi trilateral dengan Singapura. Fahmi menyebut pertemuan tersebut berpotensi berlangsung pada Desember, dengan mempertimbangkan kesesuaian jadwal.
Kerja sama regional dapat membantu negara-negara Asia Tenggara menghadapi platform global yang beroperasi lintas batas. Namun, kebijakan perlindungan juga perlu mempertimbangkan privasi, keamanan data, dan aksesibilitas. Pertukaran pengalaman dapat memperkuat penerapan aturan tanpa menganggap satu pendekatan cocok untuk seluruh negara ASEAN.
Kepercayaan Digital Semakin Penting bagi Pertumbuhan Ekonomi
Keamanan siber dan perlindungan anak menyasar persoalan berbeda, tetapi keduanya bertumpu pada prinsip yang sama: ekonomi digital membutuhkan kepercayaan. Perusahaan akan berhati-hati menggunakan AI jika tidak yakin dapat melindungi informasi dan operasionalnya. Konsumen dapat mengurangi penggunaan layanan digital karena khawatir terhadap penipuan atau penyalahgunaan data, sementara orang tua menginginkan lingkungan daring yang aman bagi anak.
Kepercayaan memengaruhi perilaku konsumen, investasi, kepatuhan regulasi, dan kesediaan organisasi untuk berbagi data. Lingkungan digital yang aman dan andal karena itu dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi Indonesia dalam menarik investasi dan mengembangkan industri bernilai tambah tinggi.
Tiga prioritas nasional yang diusung Meutya Hafid, yaitu Terhubung, Tumbuh, Terjaga, menggambarkan hubungan tersebut: konektivitas membuka akses, pertumbuhan menghasilkan nilai ekonomi, dan perlindungan menjaga kepercayaan. Ketiganya perlu berjalan beriringan.
Dari Diskusi Menuju Kapasitas Nasional
Tokocrypto Digital Summit turut memperluas agenda ke aset digital, tokenisasi, dan teknologi keuangan baru, termasuk tokenisasi aset dunia nyata, derivatif, serta potensi dampak AI agen terhadap layanan keuangan. Perkembangan ini membuka peluang produk dan model bisnis baru, sekaligus menimbulkan tantangan pengawasan, integritas pasar, dan perlindungan konsumen.
Secara keseluruhan, AICX menyoroti AI yang aman, pengembangan tenaga ahli, dan tata kelola; HUB.ID menghubungkan inovasi dengan pasar dan investasi; sementara dialog Indonesia–Malaysia menunjukkan pentingnya kerja sama lintas negara dalam keamanan digital.
Manfaat Bali Tech Week baru akan terasa jika diskusi menghasilkan perubahan terukur, seperti bertambahnya tenaga profesional terlatih, meningkatnya standar keamanan siber, kemitraan startup yang berkelanjutan, regulasi yang efektif, dan layanan digital yang lebih aman. Tantangan Indonesia adalah mengubah besarnya pasar digital menjadi perusahaan nasional yang kuat, institusi tangguh, dan kepercayaan publik yang lebih tinggi.
Tentang Bali Tech Week 2026
Bali Tech Week 2026 (BTW 2026) merupakan inisiatif Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi), yang dikelola bersama DS Group sebagai platform payung bagi berbagai acara teknologi. Platform ini menghubungkan pemerintah, industri, pendiri perusahaan, investor, serta komunitas teknologi Indonesia dan internasional untuk membangun kolaborasi dan membuka peluang bisnis maupun kemitraan.
Edisi perdana BTW 2026 diselenggarakan pada 19–23 Oktober 2026 di Bali Beach Convention Center, Sanur, Bali, dengan tema “Archipelago Ascending — Maju Bersama, Berinovasi Lebih Jauh.” Dengan menyatukan 13 acara utama dalam satu agenda selama sepekan, BTW 2026 mencakup perusahaan rintisan, gim, kecerdasan buatan (AI), keamanan siber, aset digital, infrastruktur, kebijakan, dan investasi. BTW 2026 menargetkan lebih dari 4.000 peserta, termasuk 1.000 delegasi internasional, dengan perwakilan dari lebih dari 30 negara.
Press Release ini sudah tayang di VRITIMES
