Mutiaraindotv.my.Id | Bandar Lampung – Setelah Razia di sejumlah SPBU terkait maraknya mafia BBM subsidi , Tidak membuat ciut dan takut pada mafia BBM subsidi hal itu juga karena diduga dapat dukungan dari pihak SPBU yang memberi ruang dan kesempatan para mafia
Yang mana hal itu membuat kesal para penguna lain , SPBU 24.351.93 Jl.ZA.Pagar Alam No.26.Rajabasa ,Kec.Rajabasa , Kota Bandar Lampung.( 14/11/2026 )
Iya mas Lampung ini hampir semua SPBU antri luar biasa ,sangat sulit cari BBM subsidi kususnya jenis solar ucap salah satu penguna BBM subsidi yang berhasil di konfirmasi tim media
Aturan yang sangat tegas sama sekali tidak di gubris oleh para mafia migas
Sementara Pelaku pelangsir (pihak yang membeli BBM subsidi secara berulang atau ilegal untuk dijual kembali) serta SPBU yang terlibat dapat dijerat dengan sanksi hukum pidana maupun sanksi administratif berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia.
1. Sanksi Hukum Pidana bagi Pelangsir
Praktik pelangsiran, pengangkutan, penyimpanan, atau niaga BBM bersubsidi tanpa izin merupakan pelanggaran hukum berat:
• Dasar Hukum: Pasal 53 huruf b jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas).
• Ancaman Hukuman:
• Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
• Pidana denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
• Selain hukuman badan dan denda, aparat penegak hukum biasanya akan menyita barang bukti berupa BBM subsidi ilegal serta kendaraan yang digunakan (termasuk kendaraan dengan tangki modifikasi).
2. Sanksi bagi SPBU yang Melayani Pelangsir
SPBU yang terbukti bekerja sama, membiarkan, atau melayani pelangsir BBM subsidi dapat menerima sanksi bertingkat dari PT Pertamina Patra Niaga maupun instansi terkait:
• Surat Peringatan (SP): Teguran awal atas kelalaian atau pelanggaran SOP penyaluran.
• Skorsing / Penghentian Pasokan BBM Subsidi: Penghentian sementara suplai BBM subsidi ke SPBU tersebut (mulai dari 1 minggu hingga beberapa bulan), meskipun SPBU masih diizinkan menjual BBM nonsubsidi.
• Penutupan Jalur Pengisian atau Penutupan Total SPBU: Penutupan sebagian atau seluruh operasional SPBU dalam kurun waktu tertentu selama investigasi dan pembinaan.
• Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) / Pencabutan Izin Usaha: Sanksi terberat berupa pencabutan izin operasional SPBU secara permanen jika terbukti terlibat dalam sindikat penyelewengan BBM subsidi yang berulang.
Dikutip dari kompas Berikut ringkasan perkembangan sikap dan langkah kepolisian terkait pemberantasan mafia BBM subsidi di era kepemimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto:
• Permintaan Penindakan dari Pemerintah. Dalam rapat koordinasi mendadak di Kantor Kementerian ESDM pada Jumat, 16 Oktober 2026, Menko Bidang Hilirisasi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara terbuka meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk menindak tegas dan memproses hukum para pelaku penimbunan serta pelangsir BBM subsidi (seperti Biosolar dan Pertalite) yang dijual kembali dengan harga industri.
• Fokus pada Modus Tangki Modifikasi. Penindakan yang dikoordinasikan bersama Kapolri menyoroti praktik mobil mewah maupun kendaraan tertentu yang memodifikasi tangki berkapasitas besar (hingga 700–1.000 liter) untuk menguras stok di SPBU dan memicu antrean panjang di masyarakat.
Tim media juga akan konfirmasi, ke Polda Lampung terkait adanya dugaan masih berjalan aktifitas pengecoran di SPBU 24.351.93 Raja basa
(Tim)
(Bersambung)
