Diduga Gudang Penimbunan BBM Ilegal milik Oknum Marinir Inisial Ag Bebas Beraktifitas

Uncategorized12 Dilihat

Mutiararaindotv.My.Id- Bandar Lampung ,
Dari hasil investigasi tim media terdapat gudang BBM ilegal yang terletak di gang…. Sukaraja kecamatan bumi waras bandar lampung (16/11/26)

Dari informasi yang di dapat ada oknum Marinir inisial Ag yang di sebut sebut sebagai penangung jawab gudang penimbunan BBM ilegal tersebut.

Sementara aturan sangat jelas dan tegas, Pelaku penimbunan dan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar. Bagi oknum anggota TNI/Marinir yang terbukti terlibat atau membekingi bisnis terlarang tersebut, sanksi yang diberikan bersifat ganda, yakni pidana umum/militer sekaligus sanksi disiplin dan pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas militer.

Sanksi Hukum bagi Pelaku Penimbunan BBM Ilegal

Ketentuan pidana bagi pelaku sipil maupun badan usaha diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja:
• Pidana penjara. Pelaku yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi maupun non-subsidi tanpa izin resmi terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun.
• Pidana denda. Selain kurungan penjara, pelaku dikenakan denda maksimal sebesar Rp60 miliar.
• Penyitaan aset. Aparat berwenang menyita seluruh barang bukti hasil kejahatan, termasuk armada pengangkut (mobil tangki atau kendaraan modifikasi), jeriken, mesin pompa, hingga uang hasil transaksi ilegal.
• Jerat pidana tambahan. Jika BBM ilegal berasal dari penyelundupan di laut atau penggelapan muatan kapal, pelaku juga dapat dijerat pasal penadahan atau penggelapan dalam jabatan berdasarkan KUHP dan UU Pelayaran.

Sanksi Khusus bagi Oknum TNI / Marinir yang Terlibat

Prajurit TNI—termasuk Korps Marinir TNI AL—yang terlibat sebagai pelaku langsung, pemilik gudang ilegal, maupun pelindung (beking) diproses melalui sistem peradilan militer dan internal kesatuan:
• Proses Peradilan Militer. Penyelidikan dilakukan oleh Polisi Militer (Puspom TNI / Pomal) bersama kesatuan terkait (seperti Lanal di daerah setempat). Oknum tetap dijerat menggunakan pasal tindak pidana umum (UU Migas) dengan ancaman penjara hingga 6 tahun dan denda Rp60 miliar, serta dapat ditambah pasal penyalahgunaan wewenang dalam KUHP Militer (KUHPM).
• Sanksi Administrasi dan Pemecatan. Berdasarkan hukum disiplin militer dan komitmen pimpinan TNI terhadap pemberantasan mafia migas, oknum prajurit yang terbukti bersalah akan dijatuhi sanksi administrasi berat berupa Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas keprajuritan.
• Penindakan Tegas Kasus Terbaru. Dalam berbagai kasus dugaan keterlibatan oknum aparat di lapangan—termasuk sorotan publik terhadap dugaan gudang penimbunan BBM ilegal yang melibatkan oknum di wilayah Lampung maupun penindakan jaringan di daerah lain—instansi TNI menegaskan tidak memberikan perlindungan hukum dan akan memproses oknum sesuai aturan yang berlaku.

(Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *